Setelah kuliah di luar negeri, hilangkah Indonesia dalam diri kita?

Saya menyaksikan ruangan multifungsi di lantai dua Faculty of Education, Monash University, kampus Clayton ramai dikunjungi para awardee LPDP Victoria pada hari Kamis, 20 Oktober tahun lalu.  Para awardee siap mendengarkan pemateri istimewa yang diundang pada acara roundtable discussion LPDP Monash; beliau tak lain adalah bapak Imam Taufiq, Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang. Bapak Imam Taufiq menggelar diskusi menyoal identitas (utamanya dalam lensa agama Islam) di tengah hiruk pikuk penistaan agama yang didebatkan di media dan khalayak ramai. Beliau mempermasalahkan wacana ini melalui pertanyaan mendasar mengenai formasi identitas Islam di Indonesia dan sikap yang sepatutnya dipertunjukkan terhadap masalah tersebut.

Jujur, saya sangat bersyukur bisa hadir di sana, menyaksikan diskusi yang diinisasi beliau dengan ilmu yang dicurahkan begitu derasnya dan kepribadian yang begitu ramah mengundang kita untuk berpikir, merenung, dan berdialog. It was really eye-opening and probably one of my best AHA! moments in my entire student life. Kesempatan tersebut adalah salah satu pengalaman belajar yang menurut saya tidak kalah substansial dibandingkan dengan aktualisasi ilmu di kelas dan/atau penelusuran literatur dan pembangunan argumentasi melalui esai (pesan saya, bagi para awardee, utamanya yang baru intake, jangan maksimalkan fokus periode belajar kita hanya di balik gedung-gedung universitas; hadirilah roundtable discussion LPDP yang diselenggarakan setiap bulannya. Program ini, untuk saya, sangat patut dibanggakan, diapresiasi, dan diberikan partisipasi serius).

Sebagai penekun ilmu terkait formasi identitas dan pemikiran kritis di balik wacana dan kekuasaan, saya merasa terpanggil untuk merefleksikan apa yang saya tahu dan sedang cari tahu bersama para pembaca di sini. Saya tertarik untuk menulis lebih lanjut mengenai konflik identitas yang sangat umum dijumpai di beragam fenomena kontemporer: politik, budaya, bahkan pendidikan. Diskusi yang akan saya angkat dalam artikel ini tidaklah berporos pada wacana keagamaan, namun saya akan menarik fokusnya pada angle yang meluas: identitas ke-Indonesia-an kita sebagai mahasiswa internasional. Mari belajar bersama, bantu saya mengembangkan manfaat tulisan ini dari balikan kalian yang luar biasa dibutuhkan.

Hijrah ke Negeri Kangguru untuk menimba ilmu bukanlah perkara berfoto di depan Opera House, Sydney atau menyicipi nikmatnya coklat Haigh’s. Sebagai akademisi yang dipercaya oleh Indonesia, saya percaya bahwa isu yang jauh lebih berterima untuk didebatkan adalah dinamika pencarian jati diri yang bergravitasi begitu dekat dengan identitas kita; pribumi tanah Indonesia yang berunsur adat ketimuran, kini menjejakan kedua kakinya di benua multikultural dengan norma yang jelas berbeda. Setelah kita berinteraksi dengan varian komunitas, ragam paradigma untuk memaknai hidup, dan nilai yang dipercaya, bagaimana kemudian warna identitas kita–akankah kita, secara sadar atau tidak, menanggalkan inti dari ideologi yang telah disematkan Ibu Pertiwi?

Akankah luntur identitas ke-Indonesia-an kita? Dan terlebih lagi, burukkah maknanya apabila identitas kita akhirnya mengalami perubahan?

Berkaca dari teori yang dikemukakan oleh James Paul Gee, seorang peneliti Amerika yang secara profesional sudah melanglang di domain diskursus, kekuasaan, dan psikolinguistik, saya percaya bahwa identitas kita tidak mungkin meninggalkan orbitnya, namun ia bisa berotasi dengan diameter yang berbeda–entah lebih sempit atau luas. Walau begitu, identitas yang memberikan makna pada siapa diri kita tidak terimunisasi dari perubahan yang dipengaruhi oleh konteks beragam, salah satunya adalah norma yang berlaku di masyarakat tempat kita berdomisili. Perubahan perlu kita lihat sebagai adaptasi akan fenomena yang kian bermetamorfosa secara konstan. Saya belajar bahwasanya waktu tidak lagi bermakna sebagai satuan sekon yang gugur dalam konsistensi, menunggu habis. Akan tetapi, waktu dimaknai sebagai sebuah wadah akan evolusi yang kontinyu memberikan kebaruan dan kekal dalam inkonsistensi. Perubahan menjadi hal yang secara ekstrem diperlukan. Namun, seperti yang dikemukakan Gee, perubahan tidak kemudian menjadi sebuah proses internalisasi yang bersifat memaksa atau otomatis, karena pemaknaan juga muncul secara disadari oleh individu yang aktif memilih dan merespon. Kita tentu tidak dapat dipaksa untuk memeluk ateisme manakala identitas kita dikonstitusi untuk memilih antara lima Tuhan yang diakui secara resmi. Jelas kita memiliki agensi, walaupun jalur pemikiran yang menjadi disposisi kita cenderung disediakan (oleh entitas lain). Hingga poin ini, saya rasa kita harus setuju bahwa akhirnya identitas adalah formasi yang tidak sepenuhnya berupa kerelawanan, tidak selamanya otonom, dan tidak sepatutnya bersifat memaksa.

Meski demikian, Australia merangsang nalar saya untuk melihat yang tak umum dijumpai di Indonesia. Sebagai contoh, saya tidak mampu lagi menutup mata saya dari realitas ateisme, satu hal yang jelas bersebrangan dari identitas yang saya miliki. Yang terselip di benak saya adalah: tetapi, ateisme itu ada dan dia menjamur seperti halnya konsep ketuhanan. Tetapi, ateis itu memiliki agensi seperti halnya umat beragama. Tetapi, ateis itu juga hidup di Indonesia dengan Kartu Tanda Penduduk yang resmi, meski mungkin kolom agamanya tidak diamini, hanya terisi. Tetapi, ateis itu adalah teman sepermainan saya. 

Terkadang saya tidak memiliki cukup waktu dan kemapanan ilmu untuk mencari kebenaran (atau pembenaran?) perihal ini, karena untuk menghentikan kontradiksi yang tak terelakkan, butuh adanya dekonstruksi yang besar tentang pemahaman saya mengenai agama (I am yet to afford this, with a rather pessimistic tone at this moment). Tanpa pengetahuan yang mengakar dalam dan kuat, saya tak jarang takut untuk bersikap, mengambil keputusan terkait teman saya dan kepercayaannya. Bagaimana kemudian rupa perubahan itu? Apakah dalam pilihan ‘mendukung teman saya menghidupi kepercayaannya’, saya mengkhianati makna nasionalisme dan identitas agama saya? Apakah dalam pilihan ‘tidak mendukung teman saya menghidupi kepercayaannya’, saya menganggurkan sebuah kenyataan ketidakberadaan Tuhan hanya karena perubahan itu… asing?

Tidak, bukan hanya fenomena ketuhanan satu-satunya perbedaan yang melempar pertanyaan besar pada diri saya. Ambil contohnya normalisasi aborsi yang masih dijadikan topik bersilat lidah para politisi. Atau, homoseksulaitas yang tengah menjadi kontemplasi untuk diberikan kesempatan berpartisipasi dalam pernikahan. Atau, pendidikan seks yang didiskusikan sebagai solusi atas masalah fundamental akibat kekuasaan yang timpang dan asimetri gender. Banyak sekali perbedaan yang dimiliki Australia yang pada akhirnya membuat saya berpikir, merekonstruksi prinsip yang selama ini saya berdayakan, membuat beberapa aspek kepercayaan saya menjadi diskontinyu, dan beberapa justru semakin kuat.

Apa yang kemudian saya lakukan? Apakah saya sontak mendukung dan mengadvokasi semua perbedaan itu (ateisme, homoseksualitas, aborsi, pendidikan seks, dan segala perbedaan yang Australia tawarkan)? Apakah identitas saya menjadi non-Indonesia?

Saya tak bisa secara fundamental menjawab pertanyaan tersebut, karena banyak sekali porsi objektivitas yang umumnya luput dari elaborasi. Ambil contohnya kecenderungan ini: apabila saya, yang notabene adalah penduduk Indonesia dan berprofesi sebagai seorang pendidik dan akademisi di bidang pendidikan, telah menemukan sebuah esensi pembelajaran dari sebuah realitas yang memiliki pendidikan seks (misalnya, Australia), saya berpeluang besar untuk dilabeli seorang liberal yang tidak pro Pancasila (ini umumnya pembiasaan yang menjadi hidangan argumentasi di banyak perdebatan, bukan?). Di satu sisi, saya memahami betul bahwa keterbukaan perihal seks dan seksualitas adalah paradoks di masyarakat Indonesia dalam warna-warna sensitif, dan betapa hal ini diasosiasikan dengan paradigma yang sekuler–sangat bukan Indonesia. Namun di sisi yang lain batin saya juga meronta untuk menyuarakan pendapat saya setelah melihat kebenaran bahwa pendidikan Pancasila dan agama tidak cukup tangguh mengeradikasi budaya pemerkosaan dan diskriminasi seks, seksualitas, dan gender lainnya, terutama di era yang penuh perkembangan, termasuk perkembangan kriminalitas dengan faktor-faktor yang lebih kontemporer dibandingkan era absolutis kala agama memiliki relevansi yang besar. Konflik dalam formasi identitas saya tersebut bukan berarti saya secara mudahnya aktif memilih untuk meninggalkan atau tetap memeluk nilai-nilai ke-Indonesia-an, melainkan sebuah pemikiran setelah menyambut dan merayakan perbedaan, dan melalui sebuah perubahan, yang justru saya pikirkan masak-masak untuk kebaikan negeri. Itu adalah refleksi terhadap formasi identitas yang sepatutnya tidak dirangkum dalam sentimen yang menyepelekan hanya karena saya mempertimbangkan yang tidak umum. Identitas saya tidak dapat digolongkan dalam satu linearitas yang berpolarisasi antara “kiri” dan “kanan” dengan simplistik. Identitas saya (dan siapapun) tidak seharusnya diletakan dalam bentangan polarisasi yang senantiasa mengkategorikan manusia dalam dikotomi hanya demi mendapatkan kepastian, keberlangsungan, kesejatian, atau konsistensi. Our own self is completely political too.

Apa yang kini saya percayai sebagai hal yang paling penting adalah: saya takut karena saya tidak tahu. Dari sekian banyak segi dan nilai identitas yang membentuk jati diri saya, hal yang membuat saya tidak mengamini sebuah perubahan adalah karena saya tidak memahami apa yang menjadi opsi berlawanan, apa yang akan terjadi apabila opsi itu mewujud, apa yang saya maknai dan lakukan di penghujung waktu. Hematnya, saya menakuti perubahan hanya karena saya tidak mengenalinya. Betapa buruknya saya, ketika kemudian saya bersikap tanpa bekal pemahaman (to quote Nietzsche: for when you gaze long into the abyss, the abyss also gazes back into you). Betapa buruknya saya, ketika pengetahuan saya hanya terbatas pada apa, mengabaikan mengapa dan siapa yang terlibat. Ibaratnya, substansi dalam apa sudah mengizinkan saya untuk bersikap, memutuskan untuk kontra hingga berkampanye di media sosial. Ketidakmauan saya untuk melangkah masuk ke dalam realitas yang baru dan riil dihasut oleh sebuah opini populer bahwa konsistensi di-“jual” hampir selalu satu paket dengan setiap kebenaran, dan kebenaran di-“jual” dengan begitu menggairahkannya untuk dimiliki setiap insan sebagai kewajiban. Tentunya ini menghambat saya untuk  bercakrawala dengan adil dan manusiawi, seolah membuat konsep toleransi dan kemajemukan bernilai sangat tinggi, memaksa saya untuk percaya bahwa saya tak mampu membayarnya. Takut merugikan saya, sangat.

Perlu diakui bahwa kegetiran kita untuk menyikapi sebuah perubahan adalah hal yang manusiawi; terkadang kita takut untuk membaca halaman selanjutnya manakala kita sudah sampai di ending yang (kita anggap) sudah berakhir bahagia. Namun ketika ada paksaan untuk berinteraksi lebih jauh dengan milieus yang sentral terhadap realitas yang lain, kita akan, bisa, mampu, dan seharusnya belajar untuk beradaptasi sebagai harga yang mutlak. Yang perlu disadari adalah, tidak selamanya perubahan akan membuat kita terpuruk. Mendapatkan sebuah pengalaman yang memosisikan kita dalam situasi yang berbeda dapat disebut masa kritis, masa di mana kita melihat kembali siapa diri kita dan apakah kepercayaan kita telah benar diasah. Masa kritis akan secara alami menyuguhkan pertanyaan eksistensial perihal kepercayaan yang kita genggam: benarkah ini, mengapa ini, bagaimana jika ini, dan lainnya. Tidak sedikit dari kita yang getir, menyalahartikan masa kritis sebagai murni kesalahan, anomali, penyimpangan, atau dosa (tergantung dengan lensa apa kita mengevaluasinya).

Saya rasa sudah saatnya kita, yang diberikan kesempatan mengalami banyak perbedaan di Australia, membunuh rasa takut dan mengenali banyak hal yang terbilang “keliru”, “salah”, “tabu”, atau “terlarang”, untuk memperkuat cara kita memaknai, menyusuri pengetahuan yang berdampak pada kesatuan mental dan fisik kita, menjadi seorang pelaku yang tak hanya cukup tahu, namun sudah membandingkan, merasakan, mengalami, baru kemudian mempercayai. Anulir persepsi yang menggolongkan kita di bawah tempurung. Ketika kita berani percaya bahwa homoseksualitas bukan sebuah penyakit (setelah berteman dengan mereka dan tahu benar bahwa mereka hidup secara sehat, berfungsi sebagai manusia sesuai hakikatnya), ketahuilah bahwa itu tidak membuat kita teranulir dari identitas merah-putih, bukan pula otomatis pro-gay. Ketika kita berani melihat demokrasi yang bermuara pada terpilihnya pemimpin non-muslim (setelah belajar dari homogenitas etnis dalam politik yang cenderung lebih sistematis), kita tidak semerta terjustifikasi sebagai kafir, bukan pula pendusta agama (karena kita tidak memilih pemimpin tersebut, namun menerima bahwa pemimpin tersebut terpilih). Jangan takut menempati diri dalam titik-temu itu; hidup dalam batasan yang intersectional adalah satu cara yang setidaknya mempersilakan kita untuk hidup bergotong-royong, seperti yang dicita-citakan Indonesia. Tak ada yang stabil, semua makna dalam hidup kita sebaiknya menyatu dari irisan-irisan perbedaan yang konstan.

Saya tidak memiliki persepsi bahwa membiasakan diri untuk mengenal perbedaan adalah bentuk deaktivasi atau asasinasi identitas nasional kita sebagai orang yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia, saya berpendapat, tidak pernah menjatuhkan definisi ‘masyarakat madani’ yang ekuivalen dengan ajektiva ‘stagnan’.

Jangan salah artikan tulisan saya sebagai persuasi untuk sepenuhnya meliberalisasi identitas kita, bukan itu maksud saya. Saya tidak mau memudah-mudahkan yang sulit, apalagi menyepelekan. Namun, teman-teman, kita selalu bisa memilih untuk mengerti, lebih dan lebih.

503 total views, 1 views today

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *